SALAM KOMANDO : Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Binjai, Fahri Manera, S.Pd.I, melakukan salam komando dengan Ketua DPD Partai Golkar Binjai H.Noor Sri Syah Alam Putra ST di sela-sela kegiatan peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai, Selasa (20/10/2026).
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Binjai, dukungan terhadap H. Noor Sri Syah Alam Putra, ST, yang akrab disapa H. Kires, untuk kembali memimpin DPD Partai Golkar Kota Binjai periode 2026–2030 disebut semakin menguat. Dari 11 pemilik hak suara, sebanyak 10 di antaranya diklaim solid memberikan dukungan kepada H. Kires.
Dukungan tersebut disampaikan Fahri Manera, S.Pd.I, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Binjai, saat dikonfirmasi awak media di sela-sela kegiatan peringatan HUT ke-62 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai, Selasa (20/10/2026).
Fahri menilai, kepemimpinan H. Kires layak dilanjutkan karena dinilai berhasil meningkatkan perolehan suara partai sekaligus membuka ruang bagi regenerasi kader, termasuk dari kalangan generasi muda.
Menurut Fahri, keberhasilan Partai Golkar Kota Binjai menjadi partai pemenang pada Pemilu 2024 merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Menurut saya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung H. Kires. Di bawah kepemimpinan beliau, Partai Golkar Kota Binjai kembali menjadi pemenang pada Pemilu 2024. Perolehan suara partai juga meningkat dari 22.878 suara pada pemilu sebelumnya menjadi 29.393 suara pada 2024,” ujar Fahri.
Ia menilai peningkatan perolehan suara tersebut menjadi modal penting untuk mempertahankan sekaligus memperkuat posisi Partai Golkar di Kota Binjai.
KADER MUDA DIBERI KESEMPATAN
Selain peningkatan suara partai, Fahri juga menyoroti komposisi Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Binjai yang menurutnya menunjukkan keberhasilan kaderisasi di bawah kepemimpinan H. Kires.
Ia menyebut sejumlah wajah baru yang memperoleh kesempatan duduk di lembaga legislatif, di antaranya Mahyadi, SP, dan M. Ali Imron Harahap. Regenerasi tersebut dinilainya sebagai bukti bahwa partai memberikan ruang bagi kader-kader baru untuk tampil dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Fahri secara khusus menyoroti kiprah M. Ali Imron Harahap dan Sion Hatuaon Hasibuan, yang akrab disapa Sion, sebagai representasi generasi muda di tubuh Partai Golkar Kota Binjai.
M. Ali Imron Harahap, yang menurut Fahri saat itu berusia 20 tahun, disebut berhasil meraih 3.231 suara pada Pemilu 2024. Sementara itu, Sion disebut memperoleh 1.557 suara.
Fahri juga menyampaikan bahwa Sion berpotensi menjadi anggota DPRD Kota Binjai melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW), menyusul meninggalnya Faisal Umri, SE, pada 1 September 2026. Namun, proses tersebut tetap bergantung pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan H. Kires, Partai Golkar Kota Binjai berhasil melakukan kaderisasi, termasuk memberikan kesempatan kepada kaum milenial untuk tampil dan berkarya. Hal ini sejalan dengan pentingnya regenerasi dalam tubuh partai,” katanya.
Ia menambahkan, dirinya juga pernah mendapat kepercayaan dari H. Kires untuk menjabat sebagai Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Kota Binjai pada 2024. Menurutnya, kesempatan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi kader muda untuk mengambil peran strategis dalam organisasi.
TANGGAPI ISU EVALUASI KEPEMIMPINAN
Terkait munculnya kritik dan wacana evaluasi terhadap kepemimpinan H. Kires, Fahri menilai pandangan tersebut perlu disampaikan berdasarkan fakta dan mekanisme organisasi.
Ia menduga kritik itu berkaitan dengan dinamika internal partai, termasuk keputusan terhadap sejumlah pengurus yang disebut telah dikeluarkan dari kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Binjai melalui sidang pleno.
Fahri menyebut beberapa persoalan yang menurut keterangannya menjadi latar belakang dinamika tersebut, antara lain dugaan tidak mendukung pasangan calon yang diusung Partai Golkar dalam Pilkada, pelanggaran kesepakatan pleno diperluas, serta persoalan penyampaian dana kampanye atau dana sosialisasi yang disebut dititipkan oleh calon anggota DPR RI kepada calon anggota DPRD kabupaten/kota dari Partai Golkar.
Meski demikian, hal-hal tersebut merupakan keterangan dan penilaian Fahri yang masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
“Menurut saya, kritik terhadap kepemimpinan harus disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan organisasi, bukan semata-mata karena suka atau tidak suka. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, tetapi sebaiknya disampaikan secara objektif,” ujarnya.
Fahri berharap dinamika menjelang Musda XI tidak berkembang menjadi perpecahan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan konsolidasi internal Partai Golkar Kota Binjai.
BERHARAP MUSDA SEGERA DIJADWALKAN
Dengan dukungan yang diklaim telah menguat dari berbagai unsur organisasi, Fahri berharap Musda XI DPD Partai Golkar Kota Binjai segera dijadwalkan dan dilaksanakan.
Ia menyebut dukungan terhadap H. Kires telah disampaikan dalam rapat pleno yang melibatkan unsur pengurus DPD, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Kelurahan, serta organisasi Hasta Karya. Menurut Fahri, pihaknya juga telah melayangkan surat permohonan kepada DPD Partai Golkar Sumatera Utara agar pelaksanaan Musda XI segera mendapat jadwal.
Fahri menyatakan optimistis bahwa Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara H. Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., bersama Sekretaris Viktor Silaen, SE., MM., dapat memfasilitasi proses tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi.
Ia berharap Musda XI menjadi ajang demokrasi internal yang berlangsung aman, damai, tertib, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Sebagai kader, kami berharap Musda XI segera dilaksanakan. Kami ingin prosesnya berjalan demokratis, mengedepankan persatuan, serta menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Partai Golkar Kota Binjai,” tutup Fahri.
Dengan menguatnya dukungan yang disampaikan Fahri, dinamika menjelang Musda XI Partai Golkar Kota Binjai kini menjadi perhatian kader. Keputusan akhir mengenai kepemimpinan partai tetap akan ditentukan melalui mekanisme Musda sesuai aturan organisasi yang berlaku. (FM)