SINARSUMUTNEWS.COM/MEDAN
Dunia kemahasiswaan kembali tercoreng. Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (9/2/2026), menuai sorotan tajam dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Yudhi Wiliam.
Yudhi mengungkapkan kegelisahannya atas kejanggalan yang terlihat dalam aksi tersebut. Menurutnya, tidak semua massa yang turun ke jalan benar-benar memiliki identitas sebagai mahasiswa, sebagaimana klaim yang mereka bawa.
“Kalau kita lihat secara jujur hari ini, banyak oknum yang membawa nama mahasiswa. Namun setelah kami lakukan penelusuran, legalitas mereka sebagai mahasiswa itu tidak ada,” ujar Yudhi dengan nada prihatin.
Ketika Identitas Mahasiswa Disalahgunakan
Ia menilai, fenomena ini bukan lagi hal baru. Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak kelompok yang dengan mudah mengatasnamakan mahasiswa, bahkan membentuk aliansi atau lembaga tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini, kata Yudhi, sangat berbahaya karena mereduksi marwah gerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai suara moral dan penjaga nurani bangsa.
“Sekarang ini terlalu mudah orang mengatasnamakan mahasiswa dan membentuk lembaga. Padahal tujuan akhirnya bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Bagi Yudhi, mahasiswa bukan sekadar label. Ia adalah identitas perjuangan yang lahir dari kesadaran intelektual dan keberpihakan kepada kepentingan publik, bukan alat untuk menekan atau mengaburkan persoalan.
Peringatan untuk Pemerintah: Jangan Mudah Terprovokasi
Dalam pernyataannya, Yudhi juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tidak mudah terpengaruh oleh kelompok yang mengklaim sebagai organisasi mahasiswa, namun tidak memiliki legalitas yang sah.
Ia menekankan pentingnya verifikasi terhadap setiap lembaga atau organisasi yang melakukan aksi, termasuk memastikan keberadaan badan hukum dan keterdaftaran resmi di Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas).
“Pemerintah, khususnya di Sumatera Utara, jangan mau terprovokasi oleh lembaga yang tidak memiliki badan hukum dan tidak punya legalitas yang jelas, apalagi yang tidak terdaftar di Kesbang Linmas,” ujarnya dengan tegas.
Dugaan Aksi Ditunggangi Kepentingan Tertentu
Di tengah polemik tersebut, muncul pula dugaan bahwa aksi yang mengatasnamakan mahasiswa ini ditunggangi oleh oknum Ketua organisasi kemasyarakatan Sumatera Utara berinisial ST. Dugaan ini mencuat sebagai reaksi atas aksi sebelumnya yang dilakukan Gerakan Nasional Indonesia (GNI) Sumatera Utara di depan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Dalam aksi tersebut, GNI Sumut secara terbuka menuntut Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar mencabut seluruh fasilitas mewah yang diduga diterima ST selama menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.
Kecurigaan publik semakin menguat setelah beredarnya foto yang memperlihatkan ST diduga menggunakan telepon genggam mewah dari dalam lapas, yang memicu pertanyaan serius tentang keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan.
Menjaga Marwah Gerakan Mahasiswa
Yudhi menegaskan, jika benar gerakan mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya publik, tetapi juga masa depan gerakan mahasiswa itu sendiri.
“Mahasiswa seharusnya berdiri di garis terdepan membela keadilan, bukan menjadi tameng bagi kepentingan yang ingin berlindung di balik idealisme,” pungkasnya