NGABUBURIT: Bawaslu Kota Binjai Gelar Ngabuburit Pengawasan, di Kantor Bawaslu Binjai, Kamis (5/3/2926) sore.
SINARSUMUTNEWS.COM/BINJAI
Menjelang waktu berbuka puasa, suasana di Kantor Bawaslu Kota Binjai pada Kamis sore (5/3/2026) dipenuhi diskusi serius tentang masa depan demokrasi. Melalui kegiatan Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu Kota Binjai mengajak para penyelenggara pemilu dan staf lembaga untuk merefleksikan kembali makna demokrasi sekaligus memperkuat spirit kelembagaan pengawasan pemilu.
Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Binjai, Ketua dan Anggota beserta Sekretaris KPU Kota Binjai, PNS Bawaslu, serta seluruh staf Bawaslu Kota Binjai.
Diskusi menghadirkan akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dr. Faisal Riza, M.A, yang menyampaikan materi bertajuk “Merawat Demokrasi dalam Dialektika Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
Dalam pemaparannya, Faisal Riza menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami hanya sebagai prosedur pemilu atau sistem pemerintahan semata. Lebih dari itu, demokrasi merupakan proses pembentukan kesadaran warga negara sebagai subjek utama dalam kehidupan bernegara.
“Demokrasi bukan hanya sekadar sistem atau prosedur pemilu, tetapi proses membentuk warga negara yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah, mulai dari masa demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Namun perubahan sistem politik tersebut tidak selalu diiringi dengan perubahan kesadaran masyarakat dalam memaknai demokrasi.
Menurutnya, berbagai krisis demokrasi yang kerap muncul tidak hanya bersumber dari kelemahan sistem politik atau kelembagaan, tetapi juga dari rendahnya kesadaran warga negara sebagai pelaku demokrasi.
Karena itu, demokrasi tidak cukup dilihat dari sisi struktural atau institusional saja. Pendekatan antropologi politik, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam praktik demokrasi, juga menjadi penting.
Faisal Riza menekankan bahwa pendidikan memegang peranan strategis dalam membangun kesadaran demokrasi tersebut.
“Proses pendidikan pada dasarnya adalah proses penyadaran. Begitu pula pendidikan politik, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran demokrasi agar masyarakat mampu berpikir rasional, menghargai perbedaan pendapat, dan memahami kepentingan publik,” katanya.
Ia juga menyoroti nilai-nilai dasar yang harus dijaga dalam praktik demokrasi, seperti kesetaraan, musyawarah, serta sikap anti feodalisme dan anti kultus individu. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting dalam membangun budaya politik yang sehat.
Selain itu, ia menyinggung fenomena pragmatisme politik di tengah masyarakat, di mana pemilu sering kali dipandang sebagai momentum untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari para calon legislatif.
Kondisi tersebut, katanya, tidak terlepas dari persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah sehingga praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam demokrasi.
Dalam penjelasannya, Faisal Riza juga menekankan bahwa demokrasi berjalan dalam dua dimensi penting, yakni dimensi struktural dan dimensi kultural.
Dimensi struktural berkaitan dengan sistem kelembagaan penyelenggara dan pengawas pemilu, sementara dimensi kultural berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara.
Diskusi berlangsung dinamis ketika Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Binjai, Nauli Rambe, menanyakan hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara.
Menanggapi hal tersebut, Faisal Riza menjelaskan bahwa secara nilai, demokrasi dapat berjalan selaras dengan ajaran agama, termasuk dalam Islam. Hal ini tercermin dalam konsep musyawarah yang menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan bersama.
Ia juga mengaitkan demokrasi dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Menurutnya, kata hikmat menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya membutuhkan legitimasi politik, tetapi juga pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas.
“Pemimpin yang baik harus memiliki kapasitas intelektual dan pemahaman yang luas agar mampu menjalankan amanah kekuasaan secara bijaksana,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Binjai menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi tidak cukup hanya dengan memperkuat sistem dan kelembagaan pengawasan pemilu. Upaya membangun kesadaran politik masyarakat, memperkuat nilai kebangsaan, serta meningkatkan pendidikan politik juga menjadi bagian penting dalam merawat demokrasi Indonesia. (SN)