 |
Ali Ibsan Jaya, SH, MH, Boturan N.P Simatupang, SH, MH, dan Binka L.G Simatupang, SH, MH, secara kolektif memaparkan analisis serta solusi konkret untuk melindungi masyarakat kecil.
Ali Ibsan Jaya, SH, MH, menjelaskan bahwa ketergantungan harga BBM pada kurs dolar AS merupakan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi warga.
"Karena minyak dunia dibeli dengan Dolar, pelemahan Rupiah otomatis membuat harga bensin mahal. Hal ini sangat membebani masyarakat, terutama pekerja jasa yang pendapatannya tidak menentu," tegasnya kepada Wartawan, Jum'at (12/06/2026) sore, di Warkop Antan Binjai.
Menyikapi beban tersebut, Boturan N.P Simatupang, SH, MH, menawarkan rujukan solusi melalui reformasi skema subsidi. Menurutnya, pemerintah perlu mengubah sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Subsidi seharusnya tidak lagi melekat pada kendaraan, melainkan pada NIK dan voucher digital. Dengan skema ini, para pekerja tetap mendapatkan harga murah meski mereka harus berganti kendaraan atau menggunakan kendaraan rental dalam mobilitas kerjanya," jelasnya.
Lebih lanjut ditempat yang sama, Binka L.G Simatupang, SH, MH, menekankan pentingnya penggunaan data ekonomi riil dalam kebijakan tersebut. Ia menyoroti kelompok pekerja informal atau mandiri yang seringkali terabaikan oleh standar kemiskinan lama.
"Strategi ini harus dipadukan dengan insentif pajak bagi pekerja mandiri, sehingga beban BBM yang naik dapat dilaporkan sebagai pengurangan penghasilan. Selain itu, perluasan transportasi publik berkualitas harus segera direalisasikan agar kelompok pekerja mandiri tetap terlindungi di tengah tingginya harga pasar," pungkasnya.
Pandangan ketiga tokoh hukum AMPI Binjai ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (SalamudiN)